Selasa, 23 Februari 2010

SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN MASA KOLONIAL JABATAN PATIH DAN WEDANA PADA AWALNYA DIPEGANG OLEH KARABAT BUPATI

Pada masa VOC (1677-1804), diperlakukan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule system), dimana VOC tidak ikut campur dengan urusan politik pribumi sepanjang kepentingan dalam mencari keuntungan dari komoditas pertanian tidak terganggu.
Pada abad ke 19, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, dan setiap perefektur dipimpin oleh seorang “prefek”. Kabupaten Bandung termasuk ke dalam wilayah Prefektur Preangerregentschappen di samping Kabupaten Cianjur, Sumedang, Parakan-muncang, dan Karawang. Selanjutnya ia mulai menempatkan “bupati” sebagai pejabat pemerintahan di kabupaten dibawah prefek. Pada masa kekuasaan Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816) diperkenalkan istilah keresidenan sebagai pengganti landdrost-ambt bikinan Daendels. Sejak itu diperkenalkan istilah “residen” yang mengepalai keresidenan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kabupaten Bandung bersama kota lain di Priangan tergabung dalam Keresidenan Priangan. Raffles juga memperkenalkan jabatan “wedana” yang mengepalai distrik. Akhirnya, pada abad ke 19 hingga tahun 1942, para pejabat pemerintah tergabung dalam birokrasi tradisional (pangreh praja) hasil rekayasa pemerintah kolonial. Selanjutnya Bupati diangkat oleh Gubernur Jenderal atas usul residen dan diberi pertimbangan oleh Adviseur voor Inlandische Zahen dan Raad van Indie.
Pejabat pangreh praja adalah kaum menak. Berdasarkan wilayah penugasannya, kaum menak tersebut di Kabupaten Bandung terbagi atas dua golongan, yaitu menak paseban (paseban= tempat menyerahkan seba atau upeti) dan menak kaum (qaum= tempat kediaman penghulu berserta bawahannya: naib, kalipah, imam, bilal/modin, dsb).
Menak paseban terdiri dari bupati yang memiliki seorang pembantu bupati yang disebut “patih”. Patih membawahi wedana yang bertugas di daerah. Pada awalnya yang diangkat menjadi patih dan wedana adalah kerabat dekat bupati. Patih bertugas mengkoordinasikan birokrasi bupati di ibukota kabupaten, dan tugas pribadi yaitu memegang administrasi pesawahan terutama milik bupati di seluruh penjuru kabupaten, jalan-jalan, jembatan-jembatan, rumah serta bangunan milik kabupaten. Pelaksanaan kerja di lapangan dilakukan oleh tenaga kerja wajib (heerendieust) dan pembiayaannya ditanggung oleh para wedana yang mengambilnya dari kekayaan daerah-daerah.
Selain patih yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, ada juga jaksa berikut bawahannya yang disebut ajun, juru tulis jaksa, dan asesor. Tugas jaksa adalah memutuskan perkara sengketa, menjatuhkan hukuman terhadap pencuri/penjahat, dan mengurus bidang kepolisian. Penghasilan jaksa didapat dari hasil cukai pemotongan hewan berupa kulit, tanduk, serta dari perdagangan yang berupa uang bea cukai yang disebut “panerang”.
Menurut keputusan Residen Priangan tertanggal 27 Januari 1825, no 29, bahwa selain wedana dibawah patih ada wakil patih yang disebut “camat nagri”, empat orang “lengser” atau “kabayan” (orang suruhan patih), 2 orang “juru tulis bale bandung”, dan seorang “kumetir jalan” yang pekerjaannya mengurus jalan. Selain itu dikenal juga jabatan “kumetir kopi” yang mengurus kebun kopi, dan “kumetir cuke” yang pekerjaannya mengumpulkan cukai/pajak. Pada perkembangan berikutnya jabatan wakil patih mengepalai kantor kabupaten yang disebut “mantri besar”. Patih juga memiliki 2 orang sekretaris yang tidak digaji, hanya mendapat cuke (pajak) padi setahun 200 pikul dan mendapat sawah carik seluas 4 bau. Dalam sistem ini dikenal juga pejabat lain yang disebut “kaliwon”. (kaliwon berasal dari kata kalih-ewuan = 2.000 –an, suatu pangkat yang membawahi dua ribu orang). Tugas kaliwon adalah mempersiapkan sejumlah orang atau kuda untuk keperluan bupati (pekerjaan ini ditangani seorang umbul), terutama bila bupati akan mengadakan pemeriksaan ke daerah-daerah. Selain itu seorang kaliwon juga bertugas menyiapkan segala urusan surat masuk dan keluar serta surat menyurat dengan distrik-distrik. Dalam menjalankan tugasnya seorang kaliwon dibantu oleh juru tulis paseban. Seorang kaliwon dapat dipromosikan menjadi seorang wedana.
Di depan kabupaten terdapat dua buah paseban. Menurut letaknya disebut paseban kulon (di sebalah barat) dan paseban wetan (di sebelah timur). Paseban wetan adalah tempat tinggal seorang kaliwon, sedangkan paseban kulon adalah kantor jaksa, tempat memutuskan berbagai macam perkara hukum. Paseban wetan dijaga siang malam oleh 2 orang umbul, 4 orang peryayi yang bertugas sebagai pengantar surat, dan jugul (pesuruh). Paseban wetan juga merupakan tempat rapat patih bersama kepala-kepala lainnya.
Antara tahun 1840 hingga 1849, jabatan wedana disebut kepala “cutak”. Berdasarkan surat edaran Residen Priangan, kepala cutak membawahi camat (wakil kepala cutak), pangarang (pesuruh kepala cutak), lengser (wakil cutak untuk urusan kecutakan), juru tulis cutak, jaksa cutak, kepala-kepala terup, mandor kopi, dan cutak/lurah kampung.
Seorang cutak/lurah bisa dijabat oleh orang biasa (bukan keturunan menak). Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh punduh, lebe, dan para polisi desa yang disebut pancalang. Sebagai atasan langsung para lurah ini adalah patinggi. Seorang patinggi membawahi dua sampai tiga buah desa. Pangkat patinggi itu hampir sama dengan camat hanya ada perbedaan sedikit karena camat kota waktu itu sebenarnya atasan langsung patinggi. Jabatan patinggi sebagai asisten camat hingga tahun 1870 tidak mendapat surat pengangkatan dari pemerintah Hindia Belanda.
Pada perkembangan berikutnya, wedana sebagai pimpinan distrik, dalam bekerja dibantu oleh seorang camat, jaga-satru, juru tulis/asesor, dan kopral. Setiap hari mereka bekerja di paseban. Camat sebagai tangan kanan wedana, bagaikan jabatan patih di tingkat kabupaten. Sementara jaga-satru bagaikan kaliwon. Jaga-satru berada langsung di bawah kaliwon. Seorang jaga-satru dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang kabayan/ lengser.
Tempat tinggal wedana disebut “pakemitan”. Bila pakemitan tidak ada, wedana bisa tinggal di kabupaten. Di kabupaten ia dilayani oleh seorang pangarang. Di lingkungan kabupaten dikenal juga pakuwon atau patamura, yaitu tempat tinggal bagi pegawai rendahan. Namun tidak hanya di kabupaten, di pakemitan pun terdapat juga pakuwon, yaitu perumahan bagi umbul dan peryayi yang letaknya di belakang rumah wedana atau kawedanaan. Tugas umbul menerima perintah dari kaliwon, menjaga pakuwon dan paseban secara bergiliran. Kopral dan asesor bertugas mengurus berbagai macam perkara di distrik, seperti memungut cukai, pemotongan hewan, sama seperti jaksa di tingkat kabupaten, dan ia merupakan bawahan langsung jaksa.
Setelah terjadi Re-organisasi Priangan tahun 1871, Priangan dibagi menjadi 9 afdeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen. Afdeling-afdeling tersebut ada yang menyatu dengan kabupaten, sehingga di samping bupati sebagai penguasa pribumi, ada juga asisten residen sebagai wakil penguasa Hindia Belanda. Di daerah seperti itu ada seorang patih afdeeling yang disebut “zelfstandige patih” sebagai pemimpin pemerintahan pribumi. Daerah tersebut adalah Bandung, Sumedang, dan Sukapura.
Pada masa itu kabupaten merupakan wilayah kekuasaan bupati yang juga menjadi wilayah kerja asisten residen. Asisten residen merupakan penasihat bupati yang memiliki tugas khusus dibidang pertahanan dan kebijakan, tetapi bukan atasan bupati karena keduanya langsung di bawah residen. Bupati dan asisten residen harus saling membantu dalam memberikan laporan. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang asisten residen dibantu oleh kontrolir dan adspiran kontrolir.
Di setiap afdeeling ada ondercollecteur yang tugasnya membantu mengumpulkan pajak, membuat catatan dan laporan pajak, mencatat hasil tanaman wajib : kopi, teh, nila, dsb. Pada awal tahun 1990-an patih dijadikan wakil bupati, sehingga kekuasaan bupati menjadi kecil.
Tahun 1874, wilayah district dibagi menjadi beberapa onderdistrict. Setiap onderdistrict sekurang-kurangnya membawahi 15 desa. Onderdistrict dikepalai oleh seorang asisten wedana (camat).
Kekuasaan administrasi di pusat kabupaten dipegang antara lain oleh hoofddjaksa (jaksa kepala) yang menangani urusan kepolisian dan peradilan dengan dibantu oleh adjunct – hoopddjaksa (wakil jaksa kepala). Jaksa kepala membawahi jaksa-jaksa yang tinggal di distrik. Urusan keagamaan menyangkut perkawinan dan perceraian (nikah, talak, dan rujuk) dan upacara kematian di ibukota kabupaten ditangani oleh hoofd-penghulu. Di daerah dipegang oleh penghulu distrik dan penghulu onderdistrik yang lebih dikenal dengan sebutan “onder”. Penghulu onder di beberapa daerah disebut juga “naib”.
Di beberapa kabupaten, terdapat adjunct-penghulu yang bertugas mewakili penghulu sebagai kepala masjid. Di Kabupaten Bandung disebut “kalifah”. Dalam bertugas kalifah dibantu oleh “imam” yang memimpin sholat, “khotib” yang memberi ceramah, “muadzin” (modin) yang menyuarakan adzan, dan “merebot” yang bertugas memukul bedug.
Juru tulis adalah jabatan terendah dalam sistem pemerintahan pangreh praja, dimana jabatan ini merupakan awal karir golongan menak sebagai pekerja pemerintah. Yang bertugas sebagai penjaga dan pesuruh disebut “opas”. Di kabupaten terdapat sekurangnya 6 orang anggota opas, di tingkat distrik ada 4 orang anggota, sedangkan di tingkat onderdistrik terdapat 2 orang anggota.
Jabatan lain yang dikenal pada birokrasi tradisional adalah bermacam jabatan mantri, seperti mantri ulu-ulu (mengawasi pengairan), mantri gudang kopi, mantri gudang garam, mantri candu, mantri tebu, mantri pencatatan tanah, mantri polisi dan mantri kayu.

1 komentar:

  1. menarik..terima kasih tuk informasinya.
    namun ada yang ingin saya tahu, menganai perekrutan birokrat tradisional ini, terutama mengenai jabatan mantri gudang garam.
    selain itu apakah penunjukan mereka itu terkait dengan faktor keturunan nongrat atau tidak..
    terima kasih..

    BalasHapus

Silahkan Komentari